Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam
Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam
Krisis kepemimpinan yang kita saksikan hari ini bukan sekadar
soal moral individu, melainkan persoalan sistemik.
1️⃣ Kekuasaan: Amanah atau Komoditas?
Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah besar
yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Jabatan bukan hak, apalagi privilese, melainkan tanggung jawab berat
untuk mengurus urusan rakyat.
Namun dalam praktik sistem hari ini, kekuasaan kerap berubah menjadi alat
transaksi politik dan ekonomi.
Masalah utamanya bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi sistem yang
membentuk perilaku kekuasaan itu sendiri.
2️⃣ Kapitalisme dan Politik Kepentingan
Kapitalisme memandang kekuasaan sebagai arena kepentingan.
Pemilik modal memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan.
Negara sering kali direduksi menjadi regulator yang mengamankan kepentingan
oligarki,
sementara rakyat dibebani pajak, utang negara, dan kenaikan harga kebutuhan
pokok.
3️⃣ Kebijakan Pro-Korporasi
Tak heran jika banyak kebijakan lebih berpihak pada korporasi
besar.
Regulasi yang seharusnya melindungi rakyat justru melemahkan posisi mereka.
Buruh berada dalam kondisi rentan, sementara investor memperoleh berbagai
kemudahan.
Ironisnya, di tengah kesulitan rakyat, sebagian elite justru menikmati fasilitas
dan tunjangan berlebih.
4️⃣ Pola Global yang Serupa
Fenomena ini bukan kasus lokal.
Di berbagai negara, kebijakan publik mencerminkan kepentingan kelompok kaya.
Negara-negara berkembang terjebak utang dan eksploitasi sumber daya alam.
Inilah wajah kapitalisme global yang berulang di banyak tempat.
5️⃣ Islam dan Konsep Kekuasaan
Islam menawarkan pandangan yang sangat berbeda.
Kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT, bukan hak pribadi atau komoditas
politik.
Pemimpin diposisikan sebagai pengurus urusan rakyat,
dan setiap kebijakan bernilai tanggung jawab moral sekaligus ibadah.
6️⃣ Kekuasaan sebagai Sarana
Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana:
untuk menerapkan syariah dan mengurus kemaslahatan umat.
Negara tidak boleh menjadi alat partai, kelompok, atau individu.
Jika penguasa menyimpang, tersedia mekanisme koreksi dan pengadilan yang
independen.
7️⃣ Peran Partai Politik
Partai politik dalam Islam bukan kendaraan perebutan jabatan.
Ia berfungsi sebagai sarana dakwah, pengontrol penguasa, dan penjaga
penerapan syariah.
Tugasnya mengingatkan dan mengoreksi, bukan sekadar mengumpulkan kekuasaan.
8️⃣ Penutup
Krisis kepemimpinan hari ini bukan sekadar kegagalan moral
personal.
Ia adalah konsekuensi dari sistem yang menjadikan amanah sebagai
komoditas.
Islam menawarkan sistem yang menempatkan ketakwaan, tanggung jawab, dan
keadilan di pusat kekuasaan.
Pertanyaannya:
Apakah sistem yang ada saat ini masih layak dipertahankan,
atau justru sudah saatnya mencari arah baru yang lebih adil dan bermakna?
“Krisis
Kepemimpinan Bukan Salah Individu, Tapi Sistem.”
@portalperadabanislam
#KepemimpinanIslam #PolitikIslam #KapitalismeGagal #Oligarki
#SistemRusak #SyariahIslam #UmatBerpikir #ArahBaru #KeadilanEkonomi
Sumber : https://alwaie.net/

Posting Komentar untuk "Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam"