Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam

 


Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam

Krisis kepemimpinan yang kita saksikan hari ini bukan sekadar soal moral individu, melainkan persoalan sistemik.

 

1️⃣ Kekuasaan: Amanah atau Komoditas?

Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Jabatan bukan hak, apalagi privilese, melainkan tanggung jawab berat untuk mengurus urusan rakyat.
Namun dalam praktik sistem hari ini, kekuasaan kerap berubah menjadi alat transaksi politik dan ekonomi.
Masalah utamanya bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi sistem yang membentuk perilaku kekuasaan itu sendiri.

2️⃣ Kapitalisme dan Politik Kepentingan

Kapitalisme memandang kekuasaan sebagai arena kepentingan.
Pemilik modal memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan.
Negara sering kali direduksi menjadi regulator yang mengamankan kepentingan oligarki,
sementara rakyat dibebani pajak, utang negara, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

3️⃣ Kebijakan Pro-Korporasi

Tak heran jika banyak kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.
Regulasi yang seharusnya melindungi rakyat justru melemahkan posisi mereka.
Buruh berada dalam kondisi rentan, sementara investor memperoleh berbagai kemudahan.
Ironisnya, di tengah kesulitan rakyat, sebagian elite justru menikmati fasilitas dan tunjangan berlebih.

4️⃣ Pola Global yang Serupa

Fenomena ini bukan kasus lokal.
Di berbagai negara, kebijakan publik mencerminkan kepentingan kelompok kaya.
Negara-negara berkembang terjebak utang dan eksploitasi sumber daya alam.
Inilah wajah kapitalisme global yang berulang di banyak tempat.

5️⃣ Islam dan Konsep Kekuasaan

Islam menawarkan pandangan yang sangat berbeda.
Kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT, bukan hak pribadi atau komoditas politik.
Pemimpin diposisikan sebagai pengurus urusan rakyat,
dan setiap kebijakan bernilai tanggung jawab moral sekaligus ibadah.

6️⃣ Kekuasaan sebagai Sarana

Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana:
untuk menerapkan syariah dan mengurus kemaslahatan umat.
Negara tidak boleh menjadi alat partai, kelompok, atau individu.
Jika penguasa menyimpang, tersedia mekanisme koreksi dan pengadilan yang independen.

7️⃣ Peran Partai Politik

Partai politik dalam Islam bukan kendaraan perebutan jabatan.
Ia berfungsi sebagai sarana dakwah, pengontrol penguasa, dan penjaga penerapan syariah.
Tugasnya mengingatkan dan mengoreksi, bukan sekadar mengumpulkan kekuasaan.

8️⃣ Penutup

Krisis kepemimpinan hari ini bukan sekadar kegagalan moral personal.
Ia adalah konsekuensi dari sistem yang menjadikan amanah sebagai komoditas.
Islam menawarkan sistem yang menempatkan ketakwaan, tanggung jawab, dan keadilan di pusat kekuasaan.

Pertanyaannya:
Apakah sistem yang ada saat ini masih layak dipertahankan,
atau justru sudah saatnya mencari arah baru yang lebih adil dan bermakna?


“Krisis Kepemimpinan Bukan Salah Individu, Tapi Sistem.”

@portalperadabanislam

#KepemimpinanIslam #PolitikIslam #KapitalismeGagal #Oligarki #SistemRusak #SyariahIslam #UmatBerpikir #ArahBaru #KeadilanEkonomi

Sumber : https://alwaie.net/

Posting Komentar untuk "Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam"