APBN Islam vs Kapitalisme: Mana yang Lebih Adil?

 

🧾 APBN Islam vs Kapitalisme: Mana yang Lebih Adil?

Pernahkah Anda berpikir, dari mana seharusnya negara memperoleh pemasukan?

Dalam sistem kapitalisme, jawabannya: pajak dan utang berbunga.
Namun dalam sistem Islam (Khilafah), jawabannya jauh lebih luas, adil, dan berlandaskan wahyu.

Mari kita telaah perbedaannya secara ringkas 👇

---

Dalam kapitalisme, rancangan APBN dibuat oleh parlemen berdasarkan akal manusia dan kepentingan politis.
🔻 Pajak dibebankan ke semua warga tanpa memandang kondisi.
🔻 Utang ribawi dijadikan solusi utama.
🔻 Sumber daya alam? Diserahkan ke swasta. Negara hanya mendapat “jatah sisa”.

---

Sebaliknya, dalam Islam, seluruh pos pemasukan negara ditentukan oleh syariat Islam.
📖 Berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.
💡 Bukan hasil musyawarah elite, tapi hukum syar’i yang wajib ditaati dan diterapkan secara kaffah.

---

Tercatat ada 13 sumber pemasukan utama dalam sistem Khilafah.
Dan menariknya, pajak hanya salah satunya, itu pun bukan sumber tetap.

Beberapa di antaranya:
– Ghanîmah & Fai
– Kharâj
– Jizyah
– Zakat
– Harta milik umum
– Dan lainnya...

Kita bahas satu per satu👇

---

🪖 Ghanîmah & Fai
➖ Ghanîmah: harta rampasan perang.
➖ Fai: harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.
Keduanya dikelola dan dibagikan sesuai ketentuan syariat demi kemaslahatan umat, bukan untuk memperkaya elit.

---

🌾 Kharâj
Pungutan atas tanah yang dikuasai negara Islam melalui perang atau perjanjian damai.
➕ Tanah boleh dikelola oleh penduduk, tapi tetap wajib membayar kharâj.
📌 Ini menjadi salah satu sumber terbesar APBN Khilafah dahulu.

---

| 💰 Jizyah
Dibebankan kepada non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam.
🛡️ Sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan layanan negara.
Tidak memberatkan, bahkan bisa dibebaskan jika mereka masuk Islam.

---

🌍 Harta Milik Umum
Air, listrik, tambang minyak, gas—semua termasuk milik umum.
📛 Tidak boleh dimonopoli individu atau swasta.
📌 Negara wajib mengelolanya untuk kepentingan umat.

---

🏛️ Harta Milik Negara
Tanah tak bertuan, gedung publik, dan aset bekas penguasa zalim.
🪙 Bisa disewakan, dijual, atau dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

---

🚆 Sarana Umum (Marâfiq)
Transportasi, pos, industri berat, bahkan satelit.
📥 Jika menghasilkan, masuk ke Baitul Mal.
📤 Jika merugi, tetap wajib disubsidi oleh negara. Pelayanan tetap jalan.

---

📦 ‘Usyur & Pajak
– ‘Usyur: Bea perdagangan internasional.
– Pajak (Dharîbah): Hanya dipungut saat kondisi darurat (misalnya Baitul Mal kosong), dan hanya dari Muslim yang mampu.
🚫 Tidak boleh jadi sumber tetap.

---

🔍 Harta Haram Pejabat
Suap, gratifikasi, komisi gelap—semuanya disita.
💣 Korupsi tidak ditoleransi. Hartanya dikembalikan ke kas negara (Baitul Mal).

---

🏺 Rikâz & Barang Temuan
📦 Barang temuan atau harta karun? 1/5 bagian untuk negara.
⛏️ Kalau tambang kecil, jadi milik penemu. Jika besar, masuk kategori milik umum.

---

🧓 Waris Tanpa Ahli Waris
Jika seseorang wafat tanpa ahli waris sah menurut syariat, maka hartanya menjadi milik negara.
💡 Digunakan untuk kepentingan umat Islam secara umum.

---

🛑 Harta Orang Murtad
Jika setelah dinasihati 3 hari tetap tidak bertaubat, ia dieksekusi syar’i.
📉 Hartanya disita oleh negara.
Namun, bila bertaubat sebelum dieksekusi, hartanya dikembalikan.

---

💎 Zakat
Zakat bukan pajak.
📌 Wajib hanya bagi Muslim yang hartanya mencapai nishab dan telah haul.
📤 Disalurkan hanya kepada 8 golongan, tidak masuk kas umum negara.

---

💡 Penutup
Sistem ekonomi Islam membangun struktur APBN yang adil, lengkap, dan berbasis wahyu.

🚫 Bukan hasil kompromi elite politik.
🚫 Bukan jebakan utang.
✅ Tapi sistem ilahiyah yang terbukti adil dan solutif sepanjang sejarah peradaban Islam.

Setuju?
Kalau ada yang masih bikin penasaran, tulis di kolom komentar/reply ya 👇
Yuk bantu share agar makin banyak yang tercerahkan ✨

---

#Khilafah #EkonomiIslam #APBNIslam #SistemIslam  #WawasanIslam #GenZMelekPolitik #IslamAdil

Sumber : https://alwaie.net/