POLITIK DEMOKRASI ITU MELAYANI OLIGARKI

 

🧠 POLITIK DEMOKRASI ITU MELAYANI OLIGARKI

Oleh: Wahyudi al-Maroky

 

Wajah Asli Demokrasi
Hari ini, demokrasi makin menampakkan rupa sejatinya.
Bukan alat kedaulatan rakyat, tapi pelayan setia para oligarki.

Janji-janji manis di awal kampanye hanya pemikat.
Setelah berkuasa?
Rakyat dilupakan. Yang diprioritaskan: kepentingan elite.

---

Demokrasi yang Pragmatis
Politik kini kehilangan akhlak.
Yang dicari bukan solusi, tapi posisi.

Etika bisa diabaikan, hukum dilanggar.
Bahkan hukum Tuhan pun berani ditolak—apalagi hukum buatan manusia.

---

Segalanya Atas Nama Rakyat
Mereka mengklaim semua demi rakyat.
Namun realitanya:
– Pajak kian mencekik
– Utang negara menggunung
– Kekayaan alam dijarah asing
– Suara rakyat tak digubris

Inilah ironi demokrasi:
Atas nama rakyat, rakyat justru ditindas.

---

Demokrasi = Legalitas Oligarki?
Demokrasi memberi ruang bagi elite untuk mengutak-atik UU semaunya.
Asal lewat “mekanisme formal”, semua bisa jadi sah.

Hukum pun tunduk kepada yang punya kuasa dan modal.
Bukan kepada keadilan, apalagi syariat.

---

Kritik Dibungkam, Pujian Diupahi
Rakyat yang bersuara dikriminalisasi.
Ormas dibubarkan, ulama dijerat hukum.

Sementara penjilat kekuasaan justru diberi jabatan dan proyek.
Apakah ini kebebasan?
Atau hanya kediktatoran berjubah demokrasi?

---

Islam Punya Standar Politik Sendiri
Sebagai Muslim, kita tak boleh hanyut dalam arus.
Politik bukan rebutan kursi semata.

Politik adalah amanah besar—terikat pada halal dan haram.
Tanpa standar syariah, politik hanya menjadi alat kezaliman.

---

Politik Islam Bukan Sekadar Wacana
Nabi Muhammad ﷺ membuktikannya.
Beliau mendirikan negara berbasis syariah.
Konstitusinya: Piagam Madinah.

Segala perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Itulah politik Islam: berlandaskan wahyu, bukan mayoritas.

---

Hati-hati dengan Koalisi
Partai Islam tak seharusnya berkoalisi dengan partai sekuler.
Mengapa?

1. Itu pengkhianatan terhadap amanah umat
2. Itu bentuk kompromi terhadap kebatilan

Kalau akhirnya ikut menjustifikasi kebijakan zalim, lalu apa bedanya dengan partai sekuler?

---

Syariah Tak Boleh Dikorbankan Demi Koalisi
Ketika partai Islam ikut melegalkan pajak yang menindas, atau mendukung regulasi maksiat,
mereka telah menjadi bagian dari sistem yang zalim.

Syariah bukan alat tawar-menawar.
Koalisi dengan kebatilan bukan strategi—itu pengkhianatan.

---

Lalu, Apa Solusinya?
✅ Niat yang lurus: ingin menerapkan Islam secara kaffah
✅ Ilmu yang benar tentang politik Islam
✅ Metode perjuangan sesuai syariah
✅ Meneladani perjuangan Rasulullah ﷺ dan para sahabat

---

Bangkitkan Politik Islam!
Politik Islam bukan utopia.
Ia pernah tegak dan akan tegak kembali,
asal kita serius memperjuangkannya.

Pertanyaannya:
Apakah kita siap menjadi generasi yang meluruskan arah politik umat?
Atau hanya jadi penonton di panggung demokrasi yang penuh ilusi?

---

📢 Follow @portalperadabanislam untuk konten dakwah, pemikiran Islam, dan politik yang mencerahkan.
🔁 Bagikan jika Anda peduli dengan masa depan umat.
#PolitikIslam #OligarkiDemokrasi #SyariahSolusi #WahyudiAlMaroky

Sumber : https://alwaie.net/