DPR & Rakyat: Timpang Itu Biasa dalam Sekulerisme



DPR & Rakyat: Timpang Itu Biasa dalam Sekulerisme

1️⃣
Pernahkah Anda sadar?
Gaji pejabat negara bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Sementara rakyat di bawah masih kesulitan bayar sekolah, beli obat, bahkan cari pekerjaan.
Ironi? Ya, tapi biasa saja dalam sistem seperti sekarang.


2️⃣
Kata Luthfi Affandi (Indonesia Justice Monitor), ini bukan kebetulan.
Kita hidup dalam sistem sekuler-kapitalistik:
👉 Elite politik bikin aturan untuk keuntungan mereka sendiri.
👉 Jabatan dipandang sebagai ladang bisnis, bukan amanah pelayanan.


3️⃣
Fakta sehari-hari:
– Rakyat sakit? Bayar sendiri.
– Mau sekolah? Bayar lagi.
– Cari kerja? Berjuang sendiri.

Sebaliknya:
Pejabat nikmati gaji besar, rangkap jabatan, semua ditanggung dari pajak rakyat.


4️⃣
Kenapa bisa begini?
Karena demokrasi itu mahal.
Politisi habiskan dana besar demi kursi kekuasaan.

Setelah duduk?
Mereka balikin modal lewat:
💰 Gaji jumbo
💰 Proyek APBN/APBD
💰 Praktik korupsi (rahasia umum).


5️⃣
Logikanya sederhana:
Modal keluar → harus balik berlipat ganda.

Maka kekuasaan jadi alat memperkaya diri,
bukan untuk menyejahterakan rakyat.

Itulah konsekuensi dari sistem sekuler yang pisahkan agama dari politik.


6️⃣
Selama sistem demokrasi-sekuler dipertahankan,
➡️ Rakyat akan terus jadi korban.
➡️ Pejabat makin untung.

Pertanyaannya:
Apakah kita mau terus begini?
Atau mulai memikirkan jalan keluar yang lebih adil dan manusiawi?


🔥 Sistem yang rusak tak akan pernah lahirkan keadilan.


Sumber : https://media-umat.com/

Posting Komentar untuk " DPR & Rakyat: Timpang Itu Biasa dalam Sekulerisme"