APBN SYARIAH & SISTEM PENGELOLAAN YANG ADIL & BERKAH

 

🧾 APBN SYARIAH : SISTEM PENGELOLAAN YANG ADIL & BERKAH

APBN kita saat ini ibarat tambal sulam yang tak kunjung rapi.
Presiden menyerukan efisiensi.
Menteri melontarkan wacana fungsi syariah.
Namun, angka-angka di atas kertas justru berteriak:
📉 Defisit
💸 Pemborosan
💥 Korupsi merajalela

Mungkinkah ada jalan lain?

---

APBN konvensional dibangun di atas fondasi kapitalisme dan demokrasi liberal.
Efisiensi hanya jadi jargon.
Sementara realitasnya:
📌 Belanja pegawai membengkak
📌 Target pajak kerap meleset
📌 Utang negara terus membubung

Dan korupsi? Tak terhitung kasusnya.

---

Berikut beberapa skandal besar yang menyedot uang rakyat:

🔻 BLBI: Rp 138 triliun
🔻 Kasus BTS Kominfo: Rp 8 triliun
🔻 Pertamina & KKKS: Lebih dari Rp 193 triliun

Belum termasuk:
🚨 Subsidi salah sasaran
🚨 Pengeluaran tak produktif
🚨 Beban utang yang sudah tembus Rp 800 triliun+

---

Dari semua ini, pertanyaan mendasar pun muncul:
Bagaimana jika APBN dikelola dengan prinsip Islam?

Dengan paradigma syariah yang menjunjung efisiensi, keadilan, dan keberkahan?

---

Dalam sistem Islam, pengelolaan keuangan negara diatur oleh Baitul Mal—lembaga resmi yang menampung dan mendistribusikan harta negara sesuai syariah.
Fokus utamanya bukan pada elite, tetapi pemenuhan kebutuhan rakyat.

---

Sumber pemasukan APBN syariah sangat beragam—dan semuanya halal serta jelas hukumnya.
Antara lain:

• Zakat
• Harta milik umum (SDA: tambang, minyak, air)
• Ghanimah, fai’, dan khumus
• Kharaj dan jizyah
• ‘Usyr atas perdagangan
• Harta sitaan dari pejabat yang korup

---

Dalam Islam, SDA yang melimpah adalah milik umum.
Negara wajib mengelolanya sendiri dan hasilnya harus dikembalikan ke rakyat.

Bukan dikuasai swasta. Apalagi asing.

---

Belanja negara juga diatur secara ketat.
Enam sektor pengeluaran prioritas dalam APBN Islam:

1. Zakat untuk delapan golongan
2. Bantuan untuk fakir miskin dan jihad
3. Gaji ASN, guru, hakim, dsb
4. Penanggulangan bencana
5. Infrastruktur vital (jalan, air bersih, listrik)
6. Proyek kemaslahatan non-vital (pendidikan, seni, dll)

---

Pajak?
Hanya boleh ditarik dalam kondisi darurat, saat Baitul Mal kosong, dan hanya dari Muslim yang mampu.

Bukan seperti sekarang: dikenakan setiap saat, ke semua kalangan.

---

Efisiensi dalam Islam bukan berarti memangkas hak rakyat.
Tapi justru mengeliminasi pengeluaran tidak penting seperti:

🚫 Rapat mewah
🚫 Perjalanan dinas tak perlu
🚫 Proyek pencitraan

---

APBN Syariah tidak mengenal asumsi dolar, inflasi, defisit, maupun APBN perubahan.
Karena pengeluarannya fleksibel—langsung disesuaikan dengan kebutuhan riil rakyat.

Tanpa manipulasi data. Tanpa skema rumit.

---

Pengelolaan APBN Syariah bersifat sentralistik.
Dana dari seluruh wilayah dikumpulkan di pusat dan didistribusikan kembali berdasarkan kebutuhan daerah.

Hasilnya:
📍 Daerah miskin tidak akan dianaktirikan.
📍 Pemerataan pembangunan nyata, bukan hanya janji.

---

Agar APBN Syariah berjalan efektif, dibutuhkan:
✔️ Individu yang amanah
✔️ Sistem Islam yang menyeluruh
✔️ Sanksi tegas bagi koruptor
✔️ Pengawasan melekat

Maka, rakyat sejahtera dan negara mandiri bukan lagi utopia.

---

Kita tidak kekurangan sumber daya.
Yang kita butuhkan adalah sistem pengelolaan yang adil dan berkah.

Bayangkan jika sistem Islam diterapkan:
✅ Pajak minimal
✅ Utang tidak perlu
✅ Korupsi diberantas
✅ Rakyat hidup layak

---

🎯 Jika Anda diberi kesempatan mengubah APBN hari ini…
Apa hal pertama yang akan Anda revisi?

Balas di kolom komentar.
Mari kita diskusi dan berbagi ide 👇🏼

---

📌 Follow akun @portalperadabanislam untuk konten kritis seputar sistem ekonomi Islam, solusi syariah untuk negeri, dan cara berpikir merdeka dari belenggu kapitalisme.

Sumber : https://alwaie.net/