Teknologi Mudik Negara Khilafah
Teknologi Mudik Negara Khilafah
Mudik Lebaran seharusnya menjadi perjalanan pulang yang penuh
harap dan kebahagiaan.
Namun kenyataannya, dari tahun ke tahun justru berubah menjadi ritual kelelahan
massal.
Perjalanan makin panjang.
Kemacetan makin parah.
Risiko kecelakaan terus meningkat.
Pertanyaannya: apakah kondisi seperti ini harus diterima sebagai keniscayaan
tahunan?
Dalam sejarah Islam, pergerakan massal manusia tidak pernah
dipandang sebagai urusan remeh.
Perjalanan ibadah, perdagangan, dan kepulangan rakyat dipahami sebagai tanggung
jawab publik yang melekat pada negara.
Transportasi bukan sekadar fasilitas, melainkan bagian dari
pelayanan negara kepada masyarakat.
Prinsip pertama dalam sistem Khilafah adalah tanggung jawab
negara atas infrastruktur.
Jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik tidak diserahkan kepada logika
bisnis semata.
Negara membangun, mengelola, dan merawatnya demi kemaslahatan rakyat, bukan
demi keuntungan segelintir pihak.
Prinsip kedua adalah perencanaan wilayah yang matang dan
terukur.
Kota-kota besar seperti Baghdad dirancang dengan konsep terpadu.
Masjid, sekolah, pasar, pusat industri, hingga fasilitas umum tersedia dalam
jangkauan yang wajar.
Akibatnya, kebutuhan hidup tidak memaksa rakyat menempuh perjalanan jauh secara
massal.
Prinsip ketiga, negara menggunakan teknologi terbaik pada
zamannya.
Ilmu navigasi berkembang melalui astronomi dan pemetaan.
Telekomunikasi memanfaatkan sistem sandi, sinyal cahaya, dan jaringan pos
patroli.
Di Cordoba, jalan-jalan kota telah diterangi dan dirawat jauh sebelum banyak
kota di Eropa mengenalnya.
Sarana transportasi pun terus dikembangkan.
Kendaraan darat, kapal laut berkapasitas besar, hingga eksperimen penerbangan
oleh Ibnu Firnas menunjukkan keseriusan negara dalam inovasi.
Semua diarahkan pada satu tujuan: keamanan dan efisiensi perjalanan rakyat.
Pada abad ke-19, Khilafah Utsmaniyah membangun Hejaz
Railway.
Jalur ini dirancang khusus untuk memperlancar perjalanan haji dan mobilitas
umat.
Waktu tempuh Istanbul–Makkah yang semula sekitar 40 hari, dipangkas menjadi
kurang lebih 5 hari.
Menariknya, proyek raksasa ini dibiayai melalui wakaf kaum Muslimin.
Hari ini, mudik masih diwarnai kemacetan, kecelakaan, dan
solusi-solusi sementara.
Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa transportasi bisa dikelola secara
serius, terencana, dan berorientasi keselamatan rakyat.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal teknologi semata,
melainkan sejauh mana negara seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan
dan kenyamanan perjalanan rakyatnya.
Jika Anda merasa isu ini penting untuk dibaca lebih luas, bagikan
dan ikuti akun ini agar diskusi tentang peran negara dan sejarah peradaban
Islam terus hidup.
@portalperadabanislam

Posting Komentar untuk "Teknologi Mudik Negara Khilafah"