Teknologi Mudik Negara Khilafah

 

Teknologi Mudik Negara Khilafah

Mudik Lebaran seharusnya menjadi perjalanan pulang yang penuh harap dan kebahagiaan.
Namun kenyataannya, dari tahun ke tahun justru berubah menjadi ritual kelelahan massal.

Perjalanan makin panjang.
Kemacetan makin parah.
Risiko kecelakaan terus meningkat.
Pertanyaannya: apakah kondisi seperti ini harus diterima sebagai keniscayaan tahunan?


Dalam sejarah Islam, pergerakan massal manusia tidak pernah dipandang sebagai urusan remeh.
Perjalanan ibadah, perdagangan, dan kepulangan rakyat dipahami sebagai tanggung jawab publik yang melekat pada negara.

Transportasi bukan sekadar fasilitas, melainkan bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat.


Prinsip pertama dalam sistem Khilafah adalah tanggung jawab negara atas infrastruktur.
Jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik tidak diserahkan kepada logika bisnis semata.
Negara membangun, mengelola, dan merawatnya demi kemaslahatan rakyat, bukan demi keuntungan segelintir pihak.


Prinsip kedua adalah perencanaan wilayah yang matang dan terukur.
Kota-kota besar seperti Baghdad dirancang dengan konsep terpadu.
Masjid, sekolah, pasar, pusat industri, hingga fasilitas umum tersedia dalam jangkauan yang wajar.
Akibatnya, kebutuhan hidup tidak memaksa rakyat menempuh perjalanan jauh secara massal.


Prinsip ketiga, negara menggunakan teknologi terbaik pada zamannya.
Ilmu navigasi berkembang melalui astronomi dan pemetaan.
Telekomunikasi memanfaatkan sistem sandi, sinyal cahaya, dan jaringan pos patroli.
Di Cordoba, jalan-jalan kota telah diterangi dan dirawat jauh sebelum banyak kota di Eropa mengenalnya.


Sarana transportasi pun terus dikembangkan.
Kendaraan darat, kapal laut berkapasitas besar, hingga eksperimen penerbangan oleh Ibnu Firnas menunjukkan keseriusan negara dalam inovasi.
Semua diarahkan pada satu tujuan: keamanan dan efisiensi perjalanan rakyat.


Pada abad ke-19, Khilafah Utsmaniyah membangun Hejaz Railway.
Jalur ini dirancang khusus untuk memperlancar perjalanan haji dan mobilitas umat.
Waktu tempuh Istanbul–Makkah yang semula sekitar 40 hari, dipangkas menjadi kurang lebih 5 hari.
Menariknya, proyek raksasa ini dibiayai melalui wakaf kaum Muslimin.


Hari ini, mudik masih diwarnai kemacetan, kecelakaan, dan solusi-solusi sementara.
Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa transportasi bisa dikelola secara serius, terencana, dan berorientasi keselamatan rakyat.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal teknologi semata,
melainkan sejauh mana negara seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan perjalanan rakyatnya.

Jika Anda merasa isu ini penting untuk dibaca lebih luas, bagikan dan ikuti akun ini agar diskusi tentang peran negara dan sejarah peradaban Islam terus hidup.

@portalperadabanislam


Posting Komentar untuk "Teknologi Mudik Negara Khilafah"